Pada Rabu, 21 Juni 2016, Program Studi S1 PWK UGM menyelenggarakan kuliah tamu dengan pembicara Prof. Sung-Kyun Kim dari Department of Landscape Architecture and Rural System Engineering, Seoul National University, Korea Selatan. Beliau, yang merupakan akademisi dan praktisi senior yang dihormati di bidang perencanaan lansekap, menjabat sebagai President of Asian Cultural Landscape Association (ACLA), President of Asia-Pacific Environment and Landscape Architecture Forum (APELA), dan President of Korean Institute of Landscape Architect (KILA).
Pos oleh :
admin
Istilah “buka bersama” di bulan Ramadhan atau yang sering disebut “bukber” ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Momen ini biasanya sekaligus sebagai ajang kumpul- kumpul bersama keluarga maupun bersama kawan-kawan. Namun, bagi Keluarga Alumni Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada (Kencanawitagama) dan Himpunan Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (HMTPWK) momen buka bersama ini dilakukan dengan cara yang berbeda.
Pada hari Minggu, 19 Juni 2016, HMTPWK UGM menggelar acara buka puasa bersama dengan masyarakat Desa Binaan HMTPWK, yakni Dusun Tegalrejo, Kabupaten Sleman. Menurut Sukma Aditya (PWK 2014), selaku ketua dari program Desa Binaan, tujuan dari adanya acara buka puasa bersama ini tiada lain ialah untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat Dusun Tegalrejo sekaligus menguatkan rasa kekeluargaan dari mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) yang masih aktif dengan para alumni. .
Kencan (Ketemu dan Bercanda) merupakan acara gathering and sharing antar Keluarga Alumni Perencanaan Wilayah dan Kota Gadjah Mada (Kencanawitagama). Kencan dilaksanakan di Coffee Institute, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, pada hari Sabtu, 18 Juni 2016. Acara ini dimulai pukul 16.00 dengan sambutan ketua acara Kencan yakni Dendy Rizki (PWK UGM 2009) serta dilanjutkan sambutan Ketua Kencanawitagama yang diwakili oleh Tengku Saugi (PWK UGM 2003) selaku Sekjen Kencanawitagama.
Sesi selanjutnya adalah expert talk by IAP (Ikatan Ahli Perencanaan) yang membahas tentang sertifikasi perencana dalam dunia kerja, yang disampaikan oleh Mbak Corry (PWK UGM 2004) dan Mas Dani. Kedua pembicara juga membahas tentang profil dan kinerja IAP sebagai satu-satunya organisasi yang mewadahi para ahli perencanaan wilayah dan kota di Indonesia, serta penjelasan program unggulan IAP, seperti CDP (Continous Professional Development) Program, advokasi publik, Most Liveable City Index Survey 2016, EAROPH Congress, dll.
Selasa (24/05) Walikota Bandung, Ridwan Kamil, diundang ke Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan (DTAP) Universitas Gadjah Mada untuk memberikan kuliah umum mulai pukul 19.00 WIB. Acara tersebut tergolong mendadak karena baru dipublikasikan di hari itu juga sekitar pukul 16.00 WIB. Kebetulan pada hari itu Ridwan Kamil menghadiri Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Undangan yang disampaikan dari pihak Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan pun hanya melalui telepon.
Pada tanggal 14 April 2016, Program Studi S1 PWK menyelenggarakan kuliah tamu dengan pembicara Dr. Terry van Dijk dan Dr. Tim Busscher dari Faculty of Spatial Science, University of Groningen, Belanda. Moderator acara ini adalah Bapak Prof. Bakti Setiawan. Acara berlangsung pukul 11.30 – 13.00 di Ruang K1 Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan. Acara ini dihadiri sekitar 60 mahasiswa S1 maupun S2.
Acara diawali pembukaan oleh moderator, lalu dilanjutkan langsung oleh presentasi dari Dr. Tim. Topik presentasi adalah komparasi sistem infrastruktur dan transportasi di Belanda. Dalam praktek perencanaan, selalu ada pertimbangan kebutuhan manusia dan pertimbangan multisektor. Hal ini menyebabkan proses perencanaan lebih rumit dibanding proses perencanaan dalam simulator, seperti games Sim City. Kolaborasi pendekatan pemerintahan (collaborative governance approach) antara berbagai agen pemerintahan baik di level nasional, regional, maupun lokal di Belanda sangat diperlukan. Dari skema kerjasama ini, diharapkan timbul koordinasi yang lebih baik dari bottom-up self-governance proses. Untuk memperoleh bentuk kerjasama kolaboratif dan desentralisasi yang lebih baik, aktor-aktor yang terlibat perlu diberikan kerangka instrumen sebagai acuan peraturan, penilaian kinerja, maupun acuan sanksi.