Yogyakarta, 15 Mei 2025 – Program Studi Sarjana PWK UGM berkolaborasi dengan Magister PWK UGM kembali mengadakan kuliah tamu secara daring pada Kamis, 15 Mei 2025 lalu yang berjudul “Tantangan Inovasi dalam Pembangunan Ekonomi Kota Yogyakarta”.

Kuliah tamu ini menghadirkan Agustin Wijayanti, S.Si., M.Ec.Dev., yang merupakan Kepala Bidang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta. Kuliah tamu dimoderatori oleh Dr. Eng. Ir. Muhammad Sani Roychansyah, S.T., M.Eng., selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kota. Kuliah ini diikuti oleh peserta mata kuliah Ekonomi Kota baik program sarjana maupun magister serta terbuka untuk masyarakat umum.

Kuliah dibuka dengan memperkenalkan bagaimana kkndisi perekonomian di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta dalam struktur ekonomi didominasi oleh sektor komunikasi dan informatika sebagai penyumbang terbesar, tetapi sektor ini tidak tumbuh secara signifikan, sehingga sektor akomodasi dan makan minum menjadi tumpuan utama sumber pendapatan bagi Kota Yogyakarta.

Dari segi struktur APBD, belanja pegawai masih mendominasi. Hal ini mengindikasikan belanja pemerintah masih belum secara fokus diarahkan pada pembangunan infrastruktur maupun program pengentasan kemiskinan secara signifikan.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta didominasi dari pendapatan pajak daerah, terutama dari hotel dan restoran. Dapat disimpulkan dan ditegaskan kembali mengenai pentingnya sektor pariwisata dan jasa sebagai motor penggerak ekonomi Kota Yogyakarta.

Permasalahan yang dihadapi Kota Yogyakarta adalah dualisme pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi di sisi lain angka pengangguran juga tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi, tetapi di sisi lain ketersediaan lapangan pekerjaan masih belum ideal.

Untuk mengantisipasi berbagai tantangan dan peluang kondisi perekonomian yang dihadapi Kota Yogyakarta, terdapat strategi inovasi daerah yang dituangkan dalam strategi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yaitu Kolaborasi Segoro Amarto (5K), yaitu kolaborasi Kampung, Kampus, Pemkot, Korporat, dan Komunitas untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran di Kota Yogyakarta secara kolaboratif. Program dan forum TSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan) adalah salah satu implementasi dari strategi kolaboratif ini.

Tantangan inovasi perekonomian kota selaras dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) di antaranya SDG 1 (No Poverty), SDG 2 (Zero Hunger), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), SDG 10 (Reduced Inequalities), SDG 11 (Sustainable Cities and Communities, dan SDG 17 (Partnership for The Goals).

Fakta menarik lainnya adalah berbagai event yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta membawa suatu daya dorong pada sektor lain, termasuk ekonomi dan berbagai bidang di dalamnya. Salah satunya adalah event ArtJog yang memberikan dampak ekonomi secara signifikan, contohnya meningkatkan length of stay (LoS) di Kota Yogyakartadan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Yogyakarta, 29 April 2025 – Program Studi Sarjana PWK UGM mengadakan kuliah tamu pada Selasa, 29 April 2025 lalu yang bertajuk “The Future Outlook of Smart Cities in Indonesia: Opportunities and Challenges”.

Kuliah tamu ini mengundang Hari Kusdaryanto selaku Chief Innovation Officer (CIO) Citiasia Inc. yang mengupas tuntas mengenai bagaimana tantangan dan peluang implementasi konsep kota cerdas di masa kini hingga masa mendatang. Kuliah dilaksanakan secara daring dengan mengundang masyarakat umum secara terbuka untuk dapat bergabung.

Kuliah dimulai dengan pemaparan mengenai pengantar dari konsep kota cerdas. Kota cerdas atau smart city adalah suatu konsep yang muncul sebagai respons atas permasalahan yang dihadapi oleh kota. Kota cerdas adalah konsep kota inovatif yang memanfaatkan teknologi dan mampu mengelola berbagai sumber daya baik alam, manusia, dan anggaran secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan tantangan prioritas, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui inovasi yang terpadu dan berkelanjutan.

Indonesia sendiri mendeklarasikan perkembangan 100 Smart City di KTT ASEAN sejak 2018 lalu. Berdasarkan IMD Smart City Index 2025, Kota Jakarta, Medan, dan Makassar termasuk dalam 3 peringkat teratas kota cerdas di Indonesia. Tantangan pelaksanaan konsep kota cerdas saat ini adalah mindset dan cultureset, yaitu terdapat anggapan bahwa kota cerdas atau smart city hanya program milik dan tanggung jawab bidang komunikasi dan informasi padahal seharusnya kolaborasi multidimensional dan multisektor (pentahelix), belum optimalnya transformasi digital, sinkronisasi kebijakan, literasi dan utilisasi, anggaran yang berkelanjutan, infrastruktur pendukung (internet, dsb), hingga integrasi.

Di masa mendatang, kebijakan dan tata kelola menjadi PR besar untuk pengembangan kota cerdas. Catatan penting terkait kebijakan dan tata kelola adalah masih lemahnya nomenklatur smart city di dalam muatan RPJMN terbaru, belum adanya sinkronisasi arah kebijakan antarkementerian, hingga pemerintah daerah yang masih memfokuskan smart city sebagai bagian program bidang kominfo sehingga tersegmentasi. Di sisi lain, kebutuhan talenta digital di Indonesia untuk mengembangkan inovasi teknologi masa depan (AI, smart infrastructure, dsb) menjadi peluang dalam pengembangan kota cerdas di Indonesia.

Topik yang dibahas dalam kuliah tamu ini yaitu peluang dan tantangan pdngembangan kota cerdas selaras dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), di antaranya SDG 8, (Decent Work and Economic Growth), SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure), SDG 11 (Sustainable Cities and Communities), dan SDG 17 (Partnership for The Goals).

Pelaksanaan kuliah tamu disambut dengan baik oleh peserta. Peserta mengajukan beberapa pertanyaan terkait topik kota cerdas sceara antusias. Kuliah tamu ditutup dengan closing statement yang sangat menarik dari narasumber.

“Smart city atau kota cerdas tidak melulu bicara tentang keunggulan dan pemanfaatan hardware dan software, tapi yang paling penting lainnya adalah heartware. Anda dan kita semua bagian dari komunitas, masa depan tidak bisa berbalik. Kita sudah punya digital native, kepekaan, dan kemampuan penggunaan hardware yang lebih dibandingkan generasi sebelumnya.” – Hari Kusdaryanto, 2025

Yogyakarta, 29 April 2025 – Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota hadir kembali dengan kegiatan kuliah tamu, yang dilaksanakan pada Selasa, 29 April 2025 kemarin. Kuliah tamu edisi ini mengulik mengenai “Gender Empowerment and Development” dengan mengundang Kiana Puti Aisha, S.PWK, M.A., seorang Development Practitioner dalam Policy Partnership Manager for Indonesia – Investing in Women.

Kuliah tamu ini bertujuan untuk memahami peran gender dalam konteks perencanaan dan pembangunan, bagaimana isu-isu gender seperti kesetaraan gender dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik perencanaan serta pembangunan, dan apa dinamika serta tantangan yang dihadapi.

Kuliah tamu dibuka dengan paparan mengenai pengertian gender, kesetaraan gender, serta konteks gender dalam pembangunan. Poin penting dari kuliah tamu ini adalah mengenai pentingnya gender dalam pembangunan. Beberapa alasan mengapa gender dikatakan penting untuk dilibatkan dan dipertimbangkan dalam perencanaan dan pembangunan secara umum adalah gender bukan hanya bicara tentang individu, tetapi isu yang lebih kompleks dan sistemik. Gender memengaruhi akses terhadap berbagai hal, baik sumber daya, keputusan yang akan diambil, dan sebagainya. Isu-isu yang bergulir terkait gender seperti ketimpangan gender juga diwariskan lintas generasi. Intervensi gender secara bijak dapat meningkatkan cakupan dan tingkat keberhasilan pembangunan.

Permasalahan atau isu gender dalam pembangunan yang kerap didengar adalah ketimpangan gender, ada perbedaan perlakuan terhadap perempuan dalam konteks pembangunan ini contohnya adalah fasilitas publik yang dibangun sering tidak mempertimbangkan kebutuhan perempuan, khususnya mengenai keamanan. Kemudian adanya pemberian streotip tertentu, hingga keberadaan atau representasi perempuan seringkali dianggap hanya untuk formalitas, bukan substansial. Hal ini dapat dilihat dari jumlah representasi perempuan dalam lembaga negara, dan sebagainya.

Gender dan pembangunan selaras dengan beberapa tujuan SDGs (Sustainable Development Goals), di antaranya SDG 5 (Gender Equality), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), dan SDG 10 (Reduced Inequalities).

Yogyakarta, 24 April 2025 – Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota hadir kembali dengan kegiatan kuliah tamu berkolaborasi dengan praktisi, yang dilaksanakan pada Kamis, 24 April 2025 lalu. Kuliah tamu edisi kali ini membahas mengenai “Belajar dari Kampung Akuarium” di Jakarta Utara dengan mengundang Elisa Sutanudjaja, Executive Director Rujak Center for Urban Studies.

Kuliah tamu ini mengajak peserta memahami pembelajaran berharga dari Kampung Akuarium, bagaimana implementasi perumahan berkonsep kampung susun yang berbasis masyarakat dan inklusivitas serta dinamika-dinamika yang dihadapi sebelum, saat, dan sesudah pembangunan.

Penyampaian materi dibuka dengan penjelasan mengenai definisi kampung kota. Kampung kota sendiri adalah permukiman yang terbentuk secara sosial dan non-pasar yang terletak di kawasan perkotaan yang strategis. Dapat dikatakan bahwa kampung kota ini berdiri atas kemandirian masyarakat, contohnya seperti membangun prasarana dengan biaya masyarakat kampung itu sendiri. Kampung kota seringkali mendapat stigma negatif sebagai “kawasan kumuh”, padahal tidak semua. Kekhasan dari kampung kota, struktur sosial masyarakatnya seperti etnis misalnya masih mengikuti asal masing-masing (permukiman informal). Contohnya Kampung Akuarium yang masih beragam sekali struktur masyarakatnya sehingga disebutkan seperti menggambarkan “Indonesia Kecil” karena menggambarkan keragaman, tetapi dengan adanya kompleksitas tersebut di sisi lain dijustifikasi menjadi perkampungan kumuh.

Membangun kota bukan hanya sekadar membangun gedung-gedung tidak bernyawa, tetapi hakikatnya adalah membangun suatu ruang hidup. Kota-kota yang dianggap sudah maju atau dianggap gagal pada dasarnya justifikasi tersebut tidak tepat karena kota itu dinamis dan terus berkembang. Kota adalah suatu proses, bukan produk akhir. Permasalahan yang dihadapi adalah, orientasi perencanaan Indonesia berupaya mengatur hingga skala-skala kecil seperti tempat tinggal contohnya, tetapi lupa bahwa sekadar membuat rusunawa agar mudah untuk dilakukan pemantauan bukan suatu kebijakan yang ideal. Masyarakat butuh ruang untuk bersosialisasi, mengembangkan diri, dan lain-lain. Kampung susun sebagai perwujudan kampung kota berbeda dengan rusunawa baik dari segi pendanaan, pendekatan, dan lain-lain. Kampung susun maupun kampung kota itu sendiri memiliki keunikan dan kelebihan, baik dari segi keterjangkauan dengan lokasi di sekitarnya, biaya perjalanan, kohesi sosial, dinamika perekonomian, hingga SDM dan keterampilan yang dimiliki.

Topik yang dibawakan dalam kuliah tamu ini selaras dengan beberapa SDGs (Sustainable Development Goals) di antaranya SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 10 (Reduced Inequalities), SDG 11 (Sustaniable Cities and Communities), dan SDG 17 (Partnerships for the Goals).

Poin pentingnya adalah, masyarakat harus diberdayakan. Pembangunan dan perencanaan harus berkeadilan, tidak hanya sekadar memutuskan hitam dan putih, salah dan benar, tetapi melihat konteks yang lebih dalam dan luas. Perencanaan perlu melihat pada arah yang lebih jauh ke masa depan.

Kuliah tamu ini mendapatkan sambutan yang hangat dan dipenuhi antusiasme dari peserta, baik mahasiswa Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota UGM maupun bagi peserta umum.

Yogyakarta, 23 April 2025 – Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota menggelar kuliah tamu pada Rabu, 23 April 2025 lalu berjudul “Pengarusutamaan Peran Masyarakat Pesisir melalui Pendekatan OECM” bersama Faridz Rizal Fachri, S.Kel, M.Si., seorang praktisi sekaligus program manager di Yayasan Pesisir Lestari sebagai pembicara.

Kuliah tamu dilaksanakan secara daring, diikuti oleh mahasiswa Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota UGM serta terbuka untuk peserta umum.

Kuliah ini berupaya memperdalam pemahaman mengenai bagaimana sebenarnya peran masyarakat dalam menjaga ruang laut dan pesisir. Faridz Rizal Fachri membagikan fakta bahwa dalam praktiknya, masyarakat masih terkesan dipisahkan dari upaya perencanaan maupun penataraan ruang laut. Hal ini menjadi salah satu tantangan di era zaman yang semakin berkembang. Isu-isu penataan ruang maupun pengelolaan wilayah, kota, dan kawasan pesisir yang tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat sering muncul. Seperti isu terdampaknya Suku Bajo akibat pengembangan kendaraan listrik, permasalahan pagar laut di Tangerang yang sempat menghebohkan Indonesia beberapa waktu yang lalu.

Untuk merespons isu-isu tersebut, pendekatan OECM atau Other Effective Area-Based Conservation Measures dapat digunakan. Pendekatan OECM menjadi suatu bentuk perlindungan terhadap biodiversitas di pesisir dan ruang laut, baik menjadikan pemanfaatannya sebagai area konservasi maupun tidak. OECM adalah area di luar kawasan lindung atau konservasi seperti taman nasional laut dalam konteks ini, berupaya melestarikan area tersebut dengan berbasis masyarakat lokal.

Tidak hanya mempertimbangkan aspek lingkungan, tetapi juga manusianya yaitu dengan jasa ekosistem bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka serta pengakuan terhadap masyarakat adat. OECM menitikberatkan pada partisipasi masyarakat. Hal ini juga sangat berkaitan dengan pendekatan multipihak dan multisektor dalam mencapai Visi Konservasi Indonesia yang mengarah pada sasaran untuk dapat melindungi 30% dari wilayah perairan pesisir dan lautnya pada tahun 2045.

Pengarustamaan masyarakat pesisir menggunakan pendekatan OECM selaras dengan beberapa SDGs (Sustainable Development Goals) di antaranya SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 10 (Reduced Inequalities), SDG 14 (Life Below Water), dan SDG 17 (Partnerships for the Goals). Pendekatan OECM selain untuk melindungi kawasan ruang laut dan pesisir beserta ekosistem di dalamnya, juga dapat memberikan kesempatan yang sama dan inklusif bagi masyarakat lokal baik secara sosial maupun ekonomi. Pada dasarnya, laut memberikan manfaat bagi sekitar, manusia memanfaatkan laut dengan bijak untuk kehidupan. Tidak seharusnya mereka yang tinggal dan merawat lingkungan tersebut menjadi dikesampingkan.

Kuliah tamu ini memberikan pemahaman nyata bagi peserta khususnya para mahasiswa. Bagaimana pentingnya bagi seorang perencana untuk dapat melihat sesuatu dengan kacamata yang lebih luas. Seorang perencana perlu mempertimbangkan berbagai aspek hingga elemen. Seorang perencana bukan hanya merencanakan ruang kosong dengan sarana dan prasarana saja di dalamnya, tetapi ada konteks sosial yang juga perlu dipahami peran krusialnya.