Yogyakarta, 29 Agustus 2025 – Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada Jumat, 29 Agustus 2025 lalu menggelar sidang tugas akhir salah dua mahasiswa SPWK UGM secara terbuka dengan mengundang khalayak umum untuk secara bersama-sama dapat menyaksikan diseminasi hasil dua judul penelitian tugas akhir mahasiswa yang menjadikan Kota Yogyakarta sebagai fokus dan lokus penelitian tersebut.

Tajuk “Riset untuk Jogja” dimaknai sebagai wujud kontribusi PWK UGM untuk menghasilkan pengetahuan dan wawasan hingga memberikan rekomendasi terhadap kemajuan perkembangan dan pembangunan Kota Yogyakarta.

Sidang tugas akhir terbuka ini dilaksanakan secara bauran, terbuka untuk umum yang dapat diikuti secara daring via Zoom Meeting.

Sidang terbuka ini terdiri atas dua sesi dengan judul dan topik penelitian yang berbeda. Penelitian tugas akhir ini dibimbing oleh Dr. Eng. Ir. Muhammad Sani Roychansyah, S.T., M.Eng. Sidang terbuka ini menjadi istimewa sebab selain mengundang Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., yang merupakan Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota UGM, juga mendatangkan Dr. Danang Yulisaksono, S.T., M.T., Kepala Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian BAPPEDA Kota Yogyakarta sebagai penguji.

Perlindungan Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofi Yogyakarta Terhadap Perubahan Iklim dengan Pendekatan Low Emission Zone

Sesi pertama pada pukul 08.00 – 10.00 WIB, dimulai dengan yakni sidang tugas akhir Olivia Muthia Hanicka Dhiya Ul-Haq yang membawakan penelitian berjudul “Perlindungan Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofi Yogyakarta Terhadap Perubahan Iklim dengan Pendekatan Low Emission Zone“.

Olivia atau yang akrab disapa dengan oliv memaparkan latar belakang dari penelitiannya. Perubahan iklim merupakan tantangan global yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pada pelestarian warisan budaya. Dalam konteks ini, perlindungan kawasan cagar budaya menjadi vital, bukan hanya karena nilainya secara historis dan identitas kota, tetapi juga karena kerentanannya terhadap tekanan lingkungan, seperti polusi udara, kenaikan suhu, dan  intensitas aktivitas manusia. 

Indonesia telah menegaskan komitmennya melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, yang menjadi dasar upaya nasional mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060. Komitmen ini juga tercermin di tingkat daerah, salah satunya melalui Pergub DIY No. 2 Tahun 2024 yang mengatur pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta dengan menekankan pengurangan tekanan lingkungan, terutama kemacetan dan polusi udara sebagai bagian dari upaya menjaga nilai universal kawasan yang diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia.

Sumbu Filosofi bukan hanya representasi nilai budaya dan filosofi kota Yogyakarta, melainkan juga ruang hidup yang sensitif terhadap perubahan dan tekanan aktivitas perkotaan. Penelitian ini merangkai bagaimana intervensi mobilitas kawasan dapat berfungsi ganda: melindungi kawasan cagar budaya sekaligus mendukung target Net Zero Emission 2060. Pendekatan Low Emission Zone (LEZ) dieksplorasi sebagai instrumen kebijakan yang mampu mengurangi emisi sekaligus melindungi nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Sumbu Filosofi.

Oliv dalam melakukan penelitiannya menggunakan integrasi metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Weighted Overlay menggunakan aplikasi GIS, penelitian ini mengidentifikasi lima alternatif kawasan potensial penerapan LEZ dalam berbagai skala, mulai dari neighborhood hingga city-wide. Yang kemudian dari 5 alternatif menghasilkan 3 skenario prioritas, yaitu Malioboro Zero Emission Zone, Sumbu Filosofi Protection Zone, dan Tugu–Kraton Parking Control Zone.

Melalui penelitian ini, penerapan kebijakan Low Emission Zone tidak hanya dipahami sebagai pembatasan kendaraan, tetapi sebagai upaya transisi menuju sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, mendorong penggunaan transportasi publik, memprioritaskan pejalan kaki dan pesepeda, menghidupkan kembali transportasi non-motor tradisional seperti becak dan delman, serta mempercepat elektrifikasi kendaraan.

 

Dengan demikian, Low Emission Zone bukanlah upaya membatasi pergerakan, melainkan mentransisikan kota menuju mobilitas yang lebih bersih, sehat, dan terhubung. Pendekatan yang adaptif dan terintegrasi menjadi kunci agar kebijakan ini dapat diterapkan secara berkelanjutan, saling melengkapi antara skenario, regulasi, dan sarana pendukungnya.

Oliv berharap hasil penelitian ini dapat menjadi pendukung strategi untuk memperkuat sinergi antara pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan, menjadikan Yogyakarta sebagai contoh kota yang tidak hanya menjaga warisan sejarahnya, tetapi juga berkomitmen pada masa depan yang rendah emisi.

 

Kesiapan Kota Yogyakarta Sebagai Eventful City

Sesi kedua pada pukul 10.00 – 12.00 WIB dilanjutkan oleh penelitian kedua yang dibawakan oleh Raissa Ludmila Bagja berjudul “Kesiapan Kota Yogyakarta Sebagai Eventful City“.

Raissa menyampaikan bahwa seperti yang kita ketahui sebagai kota seni dan kota budaya, Yogyakarta tidak pernah kehabisan perayaan. Dari tradisi turun temurun seperti grebeg hingga yang sifatnya kontemporer seperti festival film, semuanya telah eksis berdampingan dan berkontribusi dalam menciptakan kehidupan kota yang meriah. Di awal tahun 2024, Pemerintah Kota Yogyakarta mencanangkan agenda rebranding kota dengan tagline “City of Festivals” atau Kota Festival. Dari situ, ia kemudian tertarik untuk meneliti lebih jauh, utamanya dengan menggunakan kacamata ke-PWK-an. Dalam penelitian ini digunakan konsep “Eventful City” (Richards & Palmer, 2010), yaitu pendekatan yang melihat penyelenggaraan event sebagai alat untuk pengembangan kota, baik secara ekonomi, sosial, maupun kultural. Melalui kerangka ini, Raissa mencoba memetakan kesiapan Yogyakarta dalam memanfaatkan event sebagai motor pembangunan kota.

Raissa melakukan penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner kepada dua kelompok utama, yaitu pelaku event dan masyarakat umum, untuk menjaring persepsi mereka tentang penyelenggaraan event di Yogyakarta. Hasil kuesioner ini kemudian dianalisis untuk mengukur tingkat kesiapan kota. Selain melalui kuesioner, penelitian juga diperdalam dengan wawancara terhadap sejumlah aktor kunci seperti perwakilan Dinas Pariwisata, Bappeda Kota, pelaku industri kreatif, serta organisasi Jogja Festivals yang berperan aktif dalam ekosistem event di Kota Yogyakarta. Melalui serangkaian analisis yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa Kota Yogyakarta menunjukkan posisi siap dalam kerangka eventful city. Namun, karena proses pengembangannya masih berada di tahap awal, menurut Raissa fokus utama saat ini sebaiknya diarahkan pada aspek tata kelola event.

Pengembangan infrastruktur pendukung seperti venue, transportasi publik, dan sistem pengelolaan limbah perlu diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang dan kebijakan pembangunan kota agar penyelenggaraan event dapat berlangsung secara berkelanjutan dan inklusif. Di sisi kelembagaan, pemerintah perlu berperan bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga fasilitator yang menjamin tata kelola event berjalan dengan baik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antar instansi, serta kemitraan dengan komunitas dan sektor swasta. Dengan demikian, strategi pengembangan ekosistem event dapat berkontribusi pada pembentukan citra Yogyakarta sebagai City of Festival, memperkuat ekonomi kreatif lokal, serta menjadikan perencanaan kota lebih adaptif terhadap dinamika budaya dan sosial masyarakatnya.

Raissa menyampaikan refleksi dan komentar kritisnya bahwa Kota Yogyakarta memiliki begitu banyak kekuatan dan potensi dalam penyelenggaraan event utamanya dari komunitas yang tumbuh erat di balik terselenggaranya berbagai event meriah setiap tahunnya. Ke depan, event dan festival berpotensi menjadi faktor pendorong penting dalam pengembangan kota dari berbagai aspek. Pemerintah memegang peran besar untuk memastikan hal-hal tersebut dapat terwujud. Kota Yogyakarta dapat menjadi pelopor bagi kota-kota lain di Indonesia dalam mewujudkan konsep eventful city, menjadikan event sebagai kekuatan penggerak pembangunan yang berkelanjutan.

Kebermanfaatan untuk Jogja

Model ujian ini disambut dengan baik oleh para penguji dan pihak-pihak yang berpartisipasi. Diskusi terkait topik yang diangkat menjadi sangat menarik. Temuan-temuan penelitian tidak hanya menjadi wacana saja tetapi melalui kegiatan ini dapat menjadi masukan alternatif bagi pemerintah kota dalam upaya perencanaan dan pembangunan. Sidang terbuka ini sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara dunia akademik dan kebijakan.

Sidang tugas akhir terbuka ini relevan dengan beberapa SDGs di antaranya SDG 4 (Quality Education), SDG 7 (Affordable and Clean Energy), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure), SDG 10 (Reduced Inequalities), SDG 11 (Sustainable Cities and Communities), SDG 12 (Responsible Consumption and Production), SDG 13 (Climate Action), SDG 15 (Life on Land), dan SDG 17 (Partnership for The Goals).

 

Yogyakarta, 26 Agustus 2025 — Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan (DTAP) UGM dengan bangga kembali mengakhiri dan membuka satu babak penting, yakni Pelepasan 48 Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK). Momen pada Selasa, 26 Agustus 2025 menjadi simbol berakhirnya perjalanan akademik yang telah dilalui dan awal dari kontribusi nyata sebagai seorang perencana.

 

Prosesi Upacara Wisuda Periode IV Tahun Akademik 2024/2025 di Grha Sabha Pramana (GSP) UGM Pada tanggal 26-28 Agustus 2025 menegaskan kembali transisi status mereka. Kini, 48 alumni sekaligus perencana baru telah siap menggunakan ilmu perencanaan mereka untuk menjawab tantangan tata ruang dan perkotaan di Indonesia, sebagai perancang masa depan bangsa.

Selamat kepada seluruh wisudawan PWK UGM! Bawa bekal ilmu dan pengalaman kalian untuk memberi kontribusi nyata bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Kami menantikan jejak sukses kalian! Maju terus, PWK!

 

Yogyakarta, 19 Agustus 2025 – Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota UGM menyambut tahun ajaran baru 2025/2026 dengan menggelar kuliah perdana yang mengusung tema “Peran Teknologi Informasi dalam Peningkatan Efektivitas Penataan Ruang”.

Kuliah perdana dilaksanakan secara luring, di Auditorium Gedung SGLC (Smart Green Learning Center), Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Kuliah perdana dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota baik jenjang sarjana, magister, maupun doktor, terutama para mahasiswa baru.

Kuliah Perdana ini menghadirkan langsung Dr. Ir. Suyus Windayana, M.App.Sc., Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN sebagai narasumber. Kuliah perdana ini dipandu oleh Dr. Tri Mulyani Sunarharum, S.T., IPU., dan dimoderatori oleh Prof. Ir. Bhakti Setiawan, M.A., Ph.D., Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada sekaligus membuka kegiatan.

Bhakti Setiawan menyampaikan bahwa kuliah perdana yang dilaksanakan tidak hanya untuk menyambut tahun ajaran baru, tetapi untuk memberikan pemahaman awal bagi para mahasiswa mengenai betapa pentingnya peran tata ruang dalam pembangunan.

Dalam paparannya, Suyus menyampaikan mengenai dinamika teknologi informasi yang kian berkembang secara cepat seiring dengan perkembangan zaman. Tata ruang menjadi salah satu sektor yang juga mengalami dinamika tersebut.

Pemerintah khususnya melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang dengan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait berupaya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju untuk meningkatkan efektivitas penataan ruang.

Perkembangan teknologi ini tentunya membutuhkan sumber daya manusia dan keterampilan, Suyus menyampaikan bahwa mahasiswa lah sebagai generasi muda dan generasi yang melek teknologi berperan penting sebagai penggerak utama untuk mewujudkan tata ruang yang efektif tidak hanya dalam prosesnya, tetapi mampu menyelesaikan permasalahan, serta dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Tidak hanya paparan, dibuka kesempatan pada mahasiswa untuk dapat berdikusi dan mengajukan pertanyaan.

Kuliah perdana yang disampaikan oleh Dr. Ir. Suyus Windayana, M.App.Sc., selaku Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, berkaitan dengan beberapa SDGs (Sustainable Development Goals), di antaranya adalah SDG 4 (Quality Education), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 9 (Industry, Innovation, and Technology), SDG 10 (Reduced Inequalities), SDG 11 (Sustainable Cities and Communities), SDG 15 (Life on Land), dan SDG 17 (Partnership for The Goals).

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota UGM menyambut awal tahun ajaran baru dengan merilis Buku Panduan Akademik Tahun Ajaran 2025/2026.

Buku Panduan Akademik ini dibuat dan dirancang untuk dapat menjadi pedoman dan panduan kepada para mahasiswa dalam menjalani kegiatan perkuliahan baik di tingkat program studi, departemen, fakultas, maupun universitas.

Buku ini tidak hanya memuat informasi tentang kurikulum yang berlaku, peraturan-peraturan akademik, dan tata tertib, tetapi juga memuat informasi mengenai peluang mahasiswa untuk dapat mengeksplorasi minat, bakat, serta jiwa kepemimpinan melalui berbagai kegiatan mahasiswa, program MBKM, dan lain-lain serta fasilitas-fasilitas yang tersedia.

Buku Panduan Akademik dapat diakses pada link berikut:

Buku Panduan Akademik S1 PWK Tahun 2025/2026

BURP IUP Curriculum 2025/2026

 

Yogyakarta, 8 Juli 2025 – Program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada kembali menunjukan komitmennya untuk berkontribusi secara aktif dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. Dr. Ir. Tri Mulyani Sunarharum, S.T., yang merupakan salah satu dosen dari program studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota UGM membagikan wawasan penting dalam kegiatan talkshow hukum Pro Justicia dengan tema “Harmoni Pelestarian Budaya dan Hak Atas Ruang di DIY”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 8 Juli 2025, disiarkan langsung di TVRI Yogyakarta, diselenggarakan oleh Mahasiswa Program Magister Hukum dan Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Filosofi “Memayu Hayuning Bawana” menjadi dasar dalam memandang sesuai atau tidak sesuainya, ideal atau tidaknya tata ruang di Yogyakarta dari perspektif harmonisasi antara alam atau lingkungan dan manusia. Hal ini juga direpresentasikan melalui garis imajiner atau sumbu filosofi Yogyakarta yang membentang mulai dari Gunung Merapi di utara hingga ke selatan di Pantai Parangkusumo.

Diskusi ini menyoroti bagaimana sinergitas antara filosofi keseimbangan tata ruang yang telah dibangun dan direncanakan sejak era Sultan Hamengkubuwono 1 pada praktiknya saat ini. Apakah hak-hak warga atas ruang sudah terpenuhi dan telah disadari oleh masyarakat itu sendiri? Kemudian bagaimana kesesuaian implementasi daei peraturan-peraturan terkait tata ruang dan pembangunan di Yogyakarta.

Dr. Ir. Tri Mulyani Sunarharum, S.T. sebagai salah satu narasumber menyoroti bahwa pada perkembangannya, pertumbuhan kota maupun wilayah yang pada dasarnya memang organik dan dinamis tidak jarang akan membuat rencana maupun arahan yang telah disusun sebelumnya dapat dikatakan melenceng karena berbagai faktor, seperti investasi yang masuk, kebutuhan akan ruang terbangun yang lebih besar dari porsi yang telah diatur seharusnya dalam peraturan, hingga kemudian yang menjadi PR adalah bagaimana mengatasi tantangan-tantangan tersebut untuk mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan, berkeadilan, dan harmonis.

Upaya-upaya peninjauan ulang rencana tata ruang yang telah disusun dengan masalah maupun isu baru yang terjadi merupakan salah satu upaya yang penting untuk memastikan bahwa rencana tata ruang responsif dan adaptif terhadap disrupsi tersebut.

Salah satu strategi utama yang penting dalam menghadapi tantangan-tantangan ini adalah dengan mengadakan berbagai fotum atau diskusi terbuka yang partisipatif, aktif, dan inklusif yang melibatkan berbagai pihak, baik masyarakat, pemerintah, hingga komunitas-komunitas lainnya seperti komunitas budaya khususnya.

Strategi lainnya yang tidak kalah penting adalah harmonisasi kebijakan dan regulasi terkait tata ruang, baik lintas sektor, lintas kewenangan bauk secara vertikal maupun horizontal menjadi penting untuk memastikan terwujudnya ruang dan lingungan kota yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif, harmonis antara dimensi lingkungan dan buatan termasuk manusia sebagai subjek perencanaan, bagaimana agar tata ruang tidak mengorbankan salah satu aspek, baik itu budaya, alam, maupun manusia.

Talkshow ini juga disertai dengan kegiatan tanya-jawab, salah satu pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Ir. Tri Mulyani Sunarharum, S.T., adalah bagaimana perencanaan tata ruang kota Yogyakarta yang ideal yang dapat mengakomodasi kebutuhan masa kini dan mendatang, dapat responsif dengan berbagai permasalahan dan isu perkotaan yang terjadi.

Kegiatan ini khususnya paparan yang disampaikan oleh Dr. Ir. Tri Mulyani Sunarharum, S.T., berkaitan dengan beberapa SDGs (Sustainable Development Goals), di antaranya adalah SDG 10 (Reduced Inequalities), SDG 11 (Sustainable Cities and Communities), SDG 13 (Climate Action), SDG 15 (Life on Land), dan SDG 17 (Partnership for The Goals).