Yogyakarta, 14 November 2025 – Departemen Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (DTAP UGM) menyelenggarakan kuliah tamu yang mengangkat isu krusial dalam dunia perencanaan kota, yakni penegakan hukum. Bertempat di Ruang 4B1, Smart Green and Learning Center (SGLC) FT UGM, acara ini menghadirkan Muhammad Amin Cakrawijaya, Kasubdit Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Wilayah 1 (Sumatera) dari Kementerian ATR/BPN.
Dalam paparannya yang bertajuk “Babak Baru Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang”, Muhammad Amin menguraikan evolusi regulasi tata ruang di Indonesia, mulai dari UU No. 24/1992 hingga yang terbaru UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja . Beliau menyoroti perubahan paradigma fundamental di mana rezim hukum saat ini lebih mengedepankan sanksi administratif (primum remedium) dibandingkan sanksi pidana, guna mendukung iklim investasi dan kemudahan perizinan berusaha, tanpa mengabaikan ketertiban ruang.
Mekanisme Sanksi dan Peran PPNS
Narasumber menjelaskan bahwa Rencana Tata Ruang (RTR) merupakan visi jangka panjang untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan lingkungan, namun visi ini memerlukan pengendalian yang masif . Di sinilah peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang menjadi vital. Pemerintah kini memiliki kewenangan penuh dalam upaya represif melalui pengenaan sanksi administratif yang beragam, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif (yang bisa mencapai Rp 500 juta – Rp 8 Miliar), penghentian kegiatan, hingga pembongkaran bangunan.
Tahun 2025: Era Baru Penegakan Hukum
Poin menarik yang disampaikan adalah penetapan tahun 2025 sebagai “Babak Baru Penegakan Hukum Penataan Ruang”. Setelah satu dekade (2015-2024) berfokus pada pembinaan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dengan penyelesaian 1.796 kasus, strategi di tahun 2025 akan berubah . Prioritas penegakan hukum akan dilakukan langsung oleh Pemerintah Pusat (Menteri) terhadap wilayah yang menjadi kepentingan nasional, sembari tetap melakukan pendampingan kepada daerah.
Kuliah tamu ini ditutup dengan diskusi mengenai tantangan di lapangan, termasuk isu “pemutihan” pelanggaran tata ruang dan bagaimana menyeimbangkan kepentingan umum agar tidak terjebak pada otoritarianisme pemerintah.
Berdasarkan materi kuliah tamu tersebut, terdapat 5 poin SDGs yang sangat relevan:
- SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (Peace, Justice, and Strong Institutions)
- SDG 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities)
- SDG 15: Ekosistem Daratan (Life on Land)
- SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth)
- SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production)