Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menegaskan komitmennya dalam menyelenggarakan pendidikan berstandar global. Pada tanggal 11-12 Februari 2026, PWK UGM telah melaksanakan serangkaian agenda Visitasi Re-Akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional asal Jerman, yaitu ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik).

Kehadiran tim asesor independen internasional ini menjadi momentum penting bagi program studi untuk melakukan refleksi terhadap mutu pendidikan. Tim asesor yang bertugas dalam visitasi kali ini terdiri dari Prof. Dr. Frank Schwartze, Prof. Dr. Detlef Kurth, Dr. Hendricus Andy Simarmata, Aurelia Nadya Utomo, serta Tamina Renner, M.A. read more

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) UGM kembali menggelar agenda kuliah tamu yang kali ini mengupas tuntas dinamika tata ruang di Kabupaten Magelang. Hadir sebagai narasumber ahli, Ibu Dhanik Ernawati, S.T., M.Eng., dari instansi BAPPEDA & LITBANGDA Kabupaten Magelang. Beliau membawakan topik bahasan yang sangat relevan dengan tajuk “Penataan Ruang untuk Mewujudkan Kabupaten Magelang Berdaya Saing”.

Ibu Dhanik membedah arah kebijakan spasial terbaru yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2024-2044. Kabupaten Magelang, yang topografinya sering diibaratkan seperti “cawan air”, ternyata memiliki potensi pembagian ruang wilayah yang sangat beragam. Sektor pariwisata alam dan pertanian difokuskan di area lereng gunung sebelah barat dan utara, kegiatan perdagangan dan industri mendominasi kawasan strategis di bagian tengah, sementara potensi pertambangan galian C tersebar di area timur. Keseluruhan arahan spasial ini disusun untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang aman, nyaman, religius, unggul, serta sejahtera. read more

Pada kesempatan kuliah tamu kali ini, Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Gadjah Mada menghadirkan Dr. Yetty Setiyaningsih, SP, M.Eng., selaku Kepala Bidang Ekonomi Prasarana dan Wilayah Kota Magelang. Beliau membawakan materi dengan topik “Mengenal Kota Magelang: Profil dan Isu Keruangan Aktual”.

Dalam paparannya, Dr. Yetty menyoroti berbagai dinamika pembangunan dan tantangan keruangan yang dihadapi oleh Kota Magelang saat ini. Sebagai kota dengan luas wilayah yang terbilang tidak terlalu luas, yakni sekitar 18,56 kilometer persegi, Kota Magelang dihadapkan pada keterbatasan lahan yang memicu tingginya angka alih fungsi lahan. Salah satu isu utama yang dibahas adalah ancaman terhadap ketahanan pangan perkotaan akibat menurunnya tingkat produktivitas tanaman pangan. Hal ini semakin diperparah dengan tren alih fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), di mana sekitar 34,59% di antaranya telah berubah wujud menjadi lahan terbangun dan penggunaan lainnya. read more

Mahasiswa Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Universitas Gadjah Mada, menorehkan sejumlah pencapaian yang membanggakan sepanjang tahun 2025. Prestasi yang diraih meliputi berbagai kategori, mulai dari kompetisi studio, perencanaan dan perancangan, karya tulis ilmiah, teknologi dan informasi, keterlibatan dalam kegiatan akreditasi internasional, hingga kejuaraaan olahraga.

Berikut adalah perjalanan prestasi mahasiswa Sarjana PWK UGM selama periode tahun 2025: read more

Yogyakarta, 14 November 2025 – Departemen Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (DTAP UGM) menyelenggarakan kuliah tamu yang mengangkat isu krusial dalam dunia perencanaan kota, yakni penegakan hukum. Bertempat di Ruang 4B1, Smart Green and Learning Center (SGLC) FT UGM, acara ini menghadirkan Muhammad Amin Cakrawijaya, Kasubdit Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Wilayah 1 (Sumatera) dari Kementerian ATR/BPN.

Dalam paparannya yang bertajuk “Babak Baru Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang”, Muhammad Amin menguraikan evolusi regulasi tata ruang di Indonesia, mulai dari UU No. 24/1992 hingga yang terbaru UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja . Beliau menyoroti perubahan paradigma fundamental di mana rezim hukum saat ini lebih mengedepankan sanksi administratif (primum remedium) dibandingkan sanksi pidana, guna mendukung iklim investasi dan kemudahan perizinan berusaha, tanpa mengabaikan ketertiban ruang. read more