Konsep Smart City bukan sekadar tentang pemasangan sensor atau CCTV di sudut-sudut kota, melainkan tentang bagaimana teknologi mempermudah kehidupan warga. Hal ini menjadi inti utama dalam kuliah tamu PWK UGM untuk Mata Kuliah Pilihan (MKP) Kota Cerdas, yang digelar pada hari Rabu, 6 Mei 2026, di Ruang K4, Lantai 2 DTAP Fakultas Teknik UGM. Diskusi ini menghadirkan Einst Rengga Damahatko, Ketua Satuan Pelaksana Manajemen dan Kajian dari Unit Pengelola Jakarta Smart City, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
Bapak Einst menyoroti transformasi digital di tubuh pemerintahan Jakarta. Sebelum adanya JAKI, layanan publik warga terfragmentasi ke dalam lebih dari 150 aplikasi yang tidak saling terhubung, sehingga menyulitkan birokrasi dan membingungkan masyarakat. Kehadiran JAKI sejak 2019 berhasil mengorkestrasi berbagai layanan, mulai dari laporan warga (Cepat Respon Masyarakat), informasi harga pangan, pantauan banjir, hingga integrasi JakOne Pay ke dalam satu super-app.
Lebih dari sekadar agregator, JAKI dirancang sebagai instrumen tata kelola kota yang berbasis data (Data-Driven). Melalui fitur Governor/City Dashboard, pemerintah dapat mengambil keputusan secara real-time berdasarkan laporan yang masuk. Tim JSC juga memaparkan visi mereka menuju 2030, di mana JAKI akan terus diperkuat untuk mendukung transisi Jakarta sebagai Kota Global yang bertumpu pada kemudahan akses, efisiensi administrasi, dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah.
Materi dalam kuliah tamu ini sangat relevan dengan pemenuhan Sustainable Development Goals (SDGs), di antaranya:
-
SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan)
Meningkatkan efisiensi manajemen kota dan respons tanggap darurat (seperti peringatan dini banjir) guna menciptakan ekosistem kota cerdas. -
SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)
Membangun infrastruktur digital kota yang terpadu dan inovatif untuk melayani populasi metropolitan. -
SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh)
Menciptakan transparansi dan akuntabilitas birokrasi melalui sistem pelaporan masyarakat yang terukur (open government). -
SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)
Mendukung ekosistem ekonomi digital melalui integrasi fitur perizinan usaha dan informasi stabilitas harga pasar. -
SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)
Mengintegrasikan layanan kesehatan krusial seperti antrean faskes, panggilan ambulans darurat, dan informasi kualitas udara bagi warga.